Menurut Kantor Berita ABNA, Penggunaan standar ganda dan penyalahgunaan mekanisme PBB akan mempermalukan para pendukung resolusi ini," ujar Seyed Abbas Mousavi hari Senin (22/6/2020).
Jubir kemenlu Iran mempersoalkan penggunaan hak asasi manusia untuk kepentingan politik pihak tertentu terhadap Iran dan sejumlah negara lain yang menjadi hal biasa, dan menyebabkan kredibilitas Dewan HAM PBB tercoreng. Pada saat yang sama para pengusung resolusi tidak adil ini justru menutup mata menyikapi masalah rasisme dan pelanggaran HAM sebagaimana yang terjadi di AS saat ini.
"Sikap mereka terhadap aksi represif dalam penumpasan gelombang protes anti-rasisme di Amerika Serikat menjadi contoh yang baik dari masalah standar ganda penegakkan hak asasi manusia," tegasnya.
Mengenai masalah demokrasi dan hak asasi manusia di Iran, Mousavi mengungkapkan, "Iran berkomitmen terhadap implementasi demokrasi agama dan undang-undang dasar negaranya, juga aturan internasional dalam rangka meningkatkan penegakkan hak asasi manusia di tingkat nasional, regional dan internasional,".
Resolusi tendensius mengenai situasi hak asasi manusia di Iran yang disampaikan oleh Swedia dengan dukungan sejumlah negara Barat diratifikasi dalam pertemuan ke-43 Dewan HAM PBB, yang berlangsung hari Senin.(PH)
342/
